Perjanjian Kerja Mengurus Perusahaan

December 4th, 2013 No comments

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, [........] tanggal [.....] bulan [....] tahun [.....] antara*):

1. Nama : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Presiden Direktur dari Perseroan terbatas yang akan disebut dan dalam hal bertindak selaku Presiden Direktur dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT ‘‘X’’, berkedudukan dan berkantor pusat di [..................................], dan untuk perbuatan yang disebut dalam perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Komisaris Perseroan Terbatas tersebut, berdasarkan surat persetujuan di bawah tangan yang bermaterai cukup, tertanggal [.....................................] dan dilampirkan pada perjanjian ini, dan demikian sah mewakili perseroan terbatas tersebut. Selanjutnya dalam kedudukan mereka seperti tersebut adalah hal ini disebut: PIHAK PERTAMA; dan

2. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Selanjutnya dalam kedudukan mereka tersebut, dalam hal ini disebut: PIHAK KEDUA.

Bahwa para pihak mengadakan perjanjian tersebut di bawah ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1

PIHAK PERTAMA mengangkat PIHAK KEDUA sebagai pengurus dari usaha PIHAK PERTAMA khususnya dalam semua usaha pengusahaan pertambangan PIHAK PERTAMA di [.....................] dikenal setempat sebagai [.............] dan PIHAK KEDUA akan memberikan ‘‘techincal know how’’ mengenai pertambangan sehingga usaha pertambangan PIHAK PERTAMA tersebut dapat berjalan serta berkembang menurut semestinya.
PIHAK KEDUA menerima pengangkatan PIHAK PERTAMA tersebut.

PASAL 2

PIHAK PERTAMA akan mengurus izin-izin dari yang berwajib supaya PIHAK KEDUA mendapat izin kerja dan izin bertempat tinggal di Indonesia, sebagai tenaga asing.

PASAL 3

PIHAK KEDUA diharuskan untuk mengurus, membina serta memajukan usaha PIHAK PERTAMA tersebut supaya PIHAK KEDUA dapat menjalankan tugas pekerjaannya. Dalam menjalankan tugas pekerjaan dan kewajiban tersebut PIHAK KEDUA wajib mematuhi segala aturan yang telah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh pemerintah. PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA harus membuat suatu rencana kerja.
Keputusan terakhir mengenai kebijaksanaan dalam menjalankan pengusahaan usaha tersebut berada di tangan PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA semua hak-hak dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sehingga PIHAK KEDUA dapat mengurus usaha PIHAK PERTAMA dengan cara yang akan dianggap baik oleh PIHAK KEDUA. Selanjutnya telah disetujui bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan meminta pertanggungan jawab PIHAK KEDUA mengenai sesuatu tindakan atau kekhilafan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan itikad baik.

PASAL 5

Lagi pula PIHAK PERTAMA selama perjanjian ini masih berlaku dan berjalan mengikat dirinya untuk tidak menjalankan sendiri atau suruh menjalankan usaha tersebut kepada pihak lain, atau untuk membuat perjanjian kredit dengan pihak ketiga untuk usaha tersebut atau mengadakan suatu perusahaan gabung (joint venture) atau perjanjian lainnya dengan pihak ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

PASAL 6

Bilamana izin dari yang berwajib telah diperdapat dan dengan ini PIHAK KEDUA mulai tugas maka PIHAK PERTAMA akan memberikan semua surat kuasa yang diperlukan tersendiri di luar perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA supaya PIHAK KEDUA dapat menjalankan pekerjaannya. Kuasa tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan selama perjanjian ini masih berjalan, dan merupakan bagainnya yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini tanpa adanya kuasa itu perjanjian ini tidak akan diperbuat.

PASAL 7

PIHAK KEDUA akan mengusahakan pinjaman-pinjaman untuk PT ‘‘X’’ dari badan-badan pemberi kredit atau bank-bank baik pemerintah atau swasta di Indonesia, untuk membiayai usaha tersebut. Untuk keperluan tersebut nanti PIHAK PERTAMA akan membuat dan menandatangani suatu perjanjian kredit dengan syarat-syarat yang oleh PIHAK KEDUA akan dianggap baik.

PASAL 8

PIHAK KEDUA akan mendapat upah (management fee) paling sedikit Rp [......................].
Tuan [...] menjamin bahwa ia secara pribadi akan bertanggung jawab untuk semua hutang-hutang PIHAK PERTAMA yang terjadi sebelum tanggal [..............................] dan PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KEDUA tidak dipertanggung jawabkan atau tidak akan diganggu atau ditagih, oleh siapa pun juga tentang hutang, kewajiban-kewajiban dan beban-beban yang demikian dan segala hutang, perjanjian serta tanggung jawab sesudah tanggal [...................] harus dilaksanakan oleh serta menjadi tanggung jawabnya PT ‘‘X’’.

PASAL 9

PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA untuk melaksanakan rencana kerja jika bantuan tersebut diperlukan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA untuk mengadakan pembukuan perusahaan yang tertib (up to date) dan memberi laporan atas pekerjaan PIHAK KEDUA tiap- tiap akhir tahun, untuk pertama kalinya akhir Desember tahun [......................].
Laporan keuangan tersebut akan dibuat oleh seorang akuntan yang terdaftar di Indonesia dan yang akan ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
Tahun pembukuan berakhir tiap akhir bulan Desember dan PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA untuk membuat laporan tiap-tiap akhir bulan Februari tahun berikutnya, yaitu dengan cara membuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA yang akan diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada rapat umum para pemegang saham tahunan untuk mendapatkan pengesahan atas neraca laba rugi tersebut.

Selambat-lambatnya PIHAK PERTAMA dalam waktu dua bulan setelah PIHAK KEDUA dengan bantuan PIHAK PERTAMA menyusun laba rugi tersebut, PIHAK PERTAMA harus sudah menandatanganinya dan menyerahkannya kembali kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 10

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu [...........] tahun lamanya dimulai pada hari dan tanggal yang berwajib telah memberikan izin kerja kepada PIHAK KEDUA.

Jangka waktu tersebut dengan sendirinya dapat diperpanjang lagi dengan waktu yang sama. Akan tetapi PIHAK KEDUA setiap waktu selama perjanjian ini berlaku dapat memberhentikan perjanjian ini, pemberitahuan mengenai pemberhentian tersebut harus dinyatakan dengan surat-surat tercatat dan harus dikirim kepada PIHAK PERTAMA, sedikit-dikitnya [...............] bulan sebelumnya, dalam hal sedemikian PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan PIHAK KEDUA dan neraca perhitungan laba rugi untuk itu, yang akan dibuat oleh seorang akuntan di Indonesia, dan yang akan ditunjuk oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal izin kerja PIHAK KEDUA diputuskan oleh yang berwajib maka PIHAK KEDUA berhak untuk menunjuk penggantinya baik Warga negara Indonesia maupun asing dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib bilamana hal itu diperlukan guna melanjutkan usaha tersebut.

PASAL 9

Untuk perbuatan yang disebut dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA akan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Akhirnya kedua belah pihak menerangkan di sini untuk menjalankan isi perjanjian ini dengan segala akibatnya, memilih tempat kediaman yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [....................]
PIHAK KEDUA                                                           PIHAK PERTAMA
[.................................]                                      [......................................]

Categories: Uncategorized Tags:

CONTOH SURAT KONTRAK KERJA PEMASANGAN REKLAME

May 23rd, 2013 No comments

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

SEWA LOKASI PEMASANGAN REKLAME

Di Jl. ……………………………………..…………….

                                  Nomor : …… /…/…./2010

 

 

Pada hari ini, [............] Tanggal [..........] Bulan [……….] Tahun […….], telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Sewa lokasi Pemasangan Reklame, oleh dan antara :

 

Nama                   : ……………

Jabatan                : ………….

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. [ ..................] yang berkedudukan di. Jl. [....................], yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai  PIHAK PERTAMA.

 

Nama                   : ……………….

Jabatan                : …………….

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [....................],  yang berkedudukan di. Jl. [...................], yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai  PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat mengikat diri satu sama lain dalam perjanjian , dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan diterangkan lebih lanjut dalam perjanjian ini :

 

 

Pasal   1

LINGKUP PERJANJIAN

 

PIHAK PERTAMA dengan ini memberi ijin kepada PIHAK KEDUA yang menyatakan setuju menyewa lokasi Billboard milik PIHAK PERTAMA untuk mempromosikan produk milik PIHAK KEDUA dengan pemasangan  1 (satu) buah billboard ukuran 5 m x 10 m x 1 muka, vertikal, frontlite yang dipasang pada konstruksi milik PIHAK PERTAMA yang terletak di Jl. [..........................].

 

 

Pasal  2

JANGKA WAKTU SEWA

      Jangka waktu untuk pemasangan billboard tersebut selama 1 ( satu ) tahun terhitung sejak visual/MMT billboard pertama kali dipasang dan dijelaskan waktunya oleh keterangan dalam ijin dan pajak reklame yang di bayarkan oleh PIHAK PERTAMA.

 

Jangka waktu sewa bisa diperpanjang  dengan kententuan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa kontrak berakhir, kedua belah pihak telah menyepakati syarat-syarat perjanjian kontrak baru.

 

Pasal  3

HARGA SEWA

 

  1. Kedua belah pihak telah menyepakati harga kontrak sewa lokasi tersebut sebesar Rp. […………] (……………..) belum termasuk PPN 10%.

 

  1. Harga kontrak tersebut di atas termasuk fasilitas yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, adalah :
  1. Perijinan dan pajak reklame selama 1 (satu) tahun.
  2. Sewa lahan pemkot selama 1 ( Satu ) tahun.
  3. Sewa konstruksi dan panel billboard 1 muka selama 1 ( satu ) tahun .
  4. Sambungan listrik dan instalasinya.
  5. Lampu penerangan HPIT @ 400W= 4 unit menyala mulai pukul 17.30 s/d 05.00 WIB.
  6. Rekening listrik bulanan selama 12 ( dua belas ) bulan .
  7. Perawatan selama 1 (m satu ) tahun.
  8. Dua (2) kali cetak materi visual Flexface Fronlite ( MMT ) 5 x 10m.
  9. Gratis biaya pemasangan materi visual selama dua (2) kali selama masa kontrak.
  10. Maintenance.

PEMBAYARAN

  1. Biaya tersebut di atas dibayar oleh Pihak Kedua sebesar 50% saat penandatangan kontrak sewa billboard ini.
  2. Dan pembayaran pelunasan setelah pekerjaan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
  3. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank sebagai berikut:

 

[Nama Bank] a.n. PT. [ ...............]

Cabang Jl. [.....................]

AC [..................]

 

  1. PIHAK PERTAMA setelah menyelesaikan pemasangan konstruksi lengkap dengan visual yang  diinginkan/ditunjuk oleh PIHAK KEDUA maka akan mengajukan penagihan kepada PIHAK KEDUA seharga seperti ditulis pada pasal 3.1 disertai dengan bukti copy surat pembayaran pajak reklame [nama kota], bukti PPn dan Pph.

 

  1. Apabila terjadi kesalahan dalam jumlah besarnya PPn dan PPh menurut perhitungan/alasan yang diajukan oleh pihak kedua , maka pihak pertama akan meberikan waktu maksimal [……..] (……….) hari setelah tanggal pengiriman penagihan PIHAK PERTAMA, karena penolakan Ppn / PPh yang telah melewati bulan takwem penagihan akan sulit di realisasi di kantor pelayanan pajak di Indonesia.

 

Pasal  4 

HAK DAN KEWAJIBAN

 

  1. PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan dan ijin untuk menampilkan produk milik PIHAK KEDUA selama masa kontrak.

 

  1. PIHAK PERTAMA menjamin tidak akan ada tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan pemasangan  Billboard di lokasi tersebut, namun apabila hal tersebut  menjadi kenyataan maka PIHAK KEDUA bebas dari segala tuntutan, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA juga menjamin bahwa papan reklame/billboard yang terpasang tidak tertutup atau terhalang bangunan/apapun didepanya sehingga dapat terlihat oleh khalayak umum.

 

  1. Apabila dikemudian hari [Nama Kota] mengeluarkan peraturan baru atau peraturan tambahan yang mengakibatkan reklame dimaksud ditiadakan, sedangkan masa kontrak belum berakhir maka kedua belah pihak sepakat untuk mencari lokasi pengganti yang tata letaknya bisa diterima oleh kedua belah pihak.

 

 

Pasal  5

JAMINAN DAN GANTI RUGI

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas segala akibat yang diderita PIHAK KEDUA akibat kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sebesar kerugian, klaim, tututan, gugatan yang diterima atau dialami PIHAK KEDUA, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dari pihak manapun.

 

PIHAK PERTAMA bersedia membayar ganti rugi terhadap PIHAK KEDUA sesuai perhitungan PIHAK KEDUA atas kerugian yang dialami PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud pada pasal.

 

 

Pasal  6

PEMBONGKARAN REKLAME

  1. Apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan sudah tidak diperpanjang lagi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan menurunkan visual Reklame beserta lampu-lampu yang telah terpasang dibeberapa lokasi dalam jangka waktu [……..] (………) hari kerja terhitung sejak pihak PIHAK PERTAMA menerima konfirmasi tertulis dari PIHAK KEDUA bahwa lokasi billboard tersebut tidak diperpanjang dan segala biaya yang diakibatkan dari pekerjaan penurunan Visual beserta lampu-lampu tersebut di atas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung  jawab PIHAK PERTAMA.

 

  1. Bila dikemudian hari dari pihak Dipenda mengeluarkan peraturan-peraturan tambahan atau peraturan-peratura baru yang mengakibatkan papan reklame yang sudah terpasang harus dibongkar atau dipindahkan , maka PIHAK PERTAMA akan merundingkan hal tersebut dengan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum pembongkaran dilakukan serta PIHAK PERTAMA akan mencarikan lokasi pengganti  yang seimbang  dan melakukan pemasangan kembali papan reklame tersebut dengan mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA. Dan jika tidak ada tempat yang diangganp sesuai oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan sisa total biaya pekerjaan atau masa peragaan yang belum berjalan dan akan dihitung dengan azas proposional serta disepakati oleh PARA PIHAK.

 

  1. Apabila papan reklame sudah harus dibongkar tetapi belum juga ditemukan lokasi yang dianggap seimbang dan disepakati oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK tetapi sepakat akan meneruskan perjanjian kerjasma ini maka jangka waktu yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sesuai Pasal 2 akan diperhitungkan kembali dan kesepakatan terebut akan dibuat secara tertulis serta ditanda tangani oleh PARA PIHAK  dan menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

 

  1. Biaya pembongkarang dan pemasangan kembali papan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

 

 

Pasal  7

FORCE MAJEURE

 

  1. Tidak satupun pihak dalam perjanjian ini yang bertanggung jawab atas kegagalan dalam melaksanakan ketentuan–ketentuan perjanjian ini atau mengakhiri perjanjian ini apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan force mejeure yang diluar kontrol PARA PIHAK, termasuk tetapi  tidak terbatas pada :
  1. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana raung angkasa, kontaminasi radio aktif, pemberontakan, penyanderaan, hura-hura, demonstrasi,pencurian, sabotase dan perang.
  2. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuan, penghentian kerja, embargo, atau kesulitan perburuhan.
  3. Setiap peraturan hukum atau peraturan pemerintah lainnya termasuk dicabutnya ijin penggunaan lokasi oleh pihak yang berwenang dan kebijaksanaan permerintah yang berakibat langsung terhadap pembangunan dan penggunaak obyek Sewa.

 

  1. Apabila salah satu pihak terkana salah satu kejadian tersebut dalam ayat 7.1 di atas maka pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam jangka waktu [……] hari kalender.

 

  1. PIHAK PERTAMA akan menanggulangi kerusakan yang disebabkan oleh kejadian Force Majeure secepatnya dan segera memberikan sesuatu perkiraan waktu untuk penyelesaiannya kepada PIHAK KEDUA. Untuk biaya perbaikan atas kerusakkan  Billboard yang disebabkan oleh kejadian Force Majeure menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

 

  1. Jangka waktu yang hilang selama perbaikan akan diperhitungkan kembali berdasarkan kesempatan PARA PIHAK dan diatur secara tertulis serta ditandatangani oleh keduabelah pihak dan merupakan bagian yang dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

 

  1. Apabila kejadian-kejadian sebagai mana dimaksud dalam ayat 7.1 di atas berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama […..] hari kalender berturut-turut, maka PARA PIHAK dapat menghentikan sementara Perjanjian ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK selama […..] hari kalender atau melakukan pengakhiran perjanjian.  Dan apabila perjanjian akan diakhiri maka PIHAK KEDUA tetap akan menyelesaikan kewajibannya untuk lokasi yang terpasang papan reklame sesuai dengan biaya pekerjaan yang tercantum pada quotation.

 

  1. Selama jangka waktu penghentian sementara, PARA PIHAK akan berusaha untuk mengambil semua tindakkan yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi gangguan sehingga papan reklame dapat segera dipasang kembali.

Pasal  8

SANKSI DAN DENDA

  1. Apabila dalam jangka waktu [….] hari kerja  terhitung sejak penandatangan perjanjian ini PIHAK PERTAMA tidak berhasil memasang Billboard dan bukan disebabkan oleh keadaan force majeure, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1% ( satu persen ) perhari terhitung dari Billboard yang belum terpasang. Denda keterlambatan ini hanya berlaku untuk […..] hari.

 

  1. Apabila waktu [….] hari sebagaimana tersebut di atas telah lewat dan PIHAK PERTAMA masih juga belum dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan biaya pekerjaan yang telah dibayarkan dan PIHAK KEDUA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak. Biaya pekerjaan yang akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA akan disesuaikan dengan biaya pekerjaan perlokasi yang dapat terpasang Billboard.

 

  1. Apabila keterlambatan pemasangan dikarenakan kelalaian PIHAK KEDUA antara lain kertelambatan persetujuan proof desain maka sanksi dan denda yang tercantum pada ayat 8.1.dan 8.2 tidak berlaku. Proof desain yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA diterima oleh PIHAK PERTAMA paling lambat […..] hari terhitung sejak surat Perjanjian ini ditandatangani.

 

 

Pasal  9

PENYELESAIAN SENGKETA

  1. Apabila timbul suatu perselisihan dari perjanjian ini, mengenai kewajiban atau tanggung jawab para pihak atau mengenai apapun PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat.

 

  1. Apabila upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut tidak tercapai atau salah satu pihak tidak bersedia bermusyawarah, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisian dengan memilih domisili hukum di kantor Pengadilan Negeri [Nama Kota].

 

 

Pasal   10

LAIN-LAIN

  1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh PIHAK PERTAMA kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KEDUA.

 

  1. Hal-hal yang diatur atau belum tercantum dalam perjanjian ini akan diputuskan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat dan dituangkan dalam dokumen tersendiri yang ditandatangani  oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dari perjanjian ini.

 

 

……….., ………………

 

 

PIHAK PERTAMA                                                            PIHAK KEDUA

 

 

 

 

……………………………….                                                         ……………………………

 

 

Categories: Uncategorized Tags: